CIANJUR.CO – Pemerintah Kabupaten Cianjur menyiapkan pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC) tahun 2027 untuk 372.772 jiwa pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Kuota itu tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sebagai jumlah peserta yang akan dibiayai pemerintah daerah melalui program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Made Setiawan mengatakan Pemkab masih memperjuangkan kepesertaan warga yang dinonaktifkan agar dapat masuk sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan laporan ANTARA Jabar, terdapat 442.918 jiwa yang kepesertaannya dinonaktifkan dan nasibnya masih diupayakan.
Selain kelompok tersebut, warga yang berada pada desil 1 sampai 5 tercatat berjumlah 1,5 juta jiwa. Dari jumlah itu, sekitar 930 ribu orang sudah ter-cover, sedangkan sekitar 600 ribu lainnya belum ter-cover. Made menyebut kelompok yang belum tercakup itu tetap akan diusulkan melalui PBI-JK.
Baca juga: Pemkot Bandung Prioritaskan Transisi Pengelolaan Bandung Zoo dan Eks Pekerja
Untuk kuota UHC yang dibiayai Pemkab, Made menyampaikan belum ada penambahan kepesertaan. Pemerintah daerah masih memaksimalkan lebih dahulu kuota yang berjumlah lebih dari 372 ribu jiwa tersebut. Anggaran yang harus dialokasikan pada tahun depan untuk pembiayaan itu diperkirakan sekitar Rp162 miliar.
Besaran anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembayaran bagi peserta UHC setiap bulan. Menurut Made, pembiayaan untuk 372.772 jiwa mencapai Rp14 miliar per bulan. Kebutuhan bulanan itu dikalikan 12 bulan, sehingga menjadi dasar pengalokasian dana tahunan yang disebut sekitar Rp162 miliar.
Di luar kuota tersebut, warga yang belum tercakup masih diupayakan memperoleh pembiayaan melalui PBI-JK. Dengan demikian, pengelolaan peserta UHC PBPU yang dibiayai Pemkab berjalan berdampingan dengan pengusulan warga melalui PBI-JK. Made tidak menyebut adanya penambahan peserta pada kuota UHC saat ini.
Baca juga: Tiga Bulan Rawat Wongso, Suparjo Ikut Kontes Sapi APPSI 2026
Penyesuaian kepesertaan, lanjut Made, mengacu pada Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan. Melalui pengaturan itu, perubahan akibat peserta keluar atau masuk dapat dilihat dan disesuaikan. Pemkab juga mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia dalam APBD Cianjur ketika melakukan penyesuaian tersebut.
Sebelumnya, Pemkab Cianjur mencabut Surat Edaran Nomor 400.7/2/2026 tentang Pemberhentian Pelaksanaan UHC Prioritas dan Penonaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didaftarkan Pemkab. Namun, pencabutan surat edaran tersebut tidak langsung mengaktifkan kembali sekitar 400 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang sebelumnya dinonaktifkan.
Made menjelaskan bahwa peserta yang dinonaktifkan perlu menjalani verifikasi ulang. Warga yang didata kembali dan dinyatakan tidak mampu, serta memiliki penyakit dengan proses pemulihan yang membutuhkan waktu jangka panjang, akan diaktifkan kembali kepesertaannya. Karena itu, pencabutan surat edaran tidak berarti seluruh peserta terdampak otomatis aktif.
Baca juga: Empat Kebiasaan di Rumah yang Bisa Mengundang Tikus
Ia mengatakan surat edaran pemberhentian telah dicabut dan verifikasi ulang segera dilakukan. Kebijakan sebelumnya diambil karena efisiensi anggaran, sementara dana jaminan sosial tidak cukup untuk membiayai 800 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI daerah. Pertimbangan anggaran tersebut tetap menjadi bagian dari penyesuaian setelah surat edaran dicabut.
Untuk membiayai 800 ribu peserta, kebutuhan anggaran mencapai Rp30 miliar per bulan. Sementara itu, dana yang tersedia saat ini hanya Rp14 miliar per bulan. Made mengatakan penyesuaian tetap dilakukan meski surat edaran pemberhentian telah dicabut, seiring kebutuhan pembiayaan yang lebih besar daripada anggaran tersedia.
