CIANJUR.CO – Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan tidak ada biaya yang dipungut dalam proses mutasi maupun rotasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia meminta pegawai yang merasa telah mengeluarkan uang untuk memperoleh jabatan agar melaporkan hal tersebut.
Penegasan itu disampaikan Aep setelah melantik 89 ASN Pemkab Karawang pada Jumat. Berdasarkan laporan ANTARA Jabar, pelantikan berlangsung di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang. Bupati menegaskan proses perubahan jabatan tidak boleh disertai pembayaran, setoran, ataupun pemberian sesuatu demi mendapatkan posisi tertentu.
“Mutasi dan rotasi jabatan ASN Pemkab Karawang tidak ada pungutan biaya. Bagi yang merasa mengeluarkan biaya, silakan lapor,” kata Aep. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pegawai yang mengalami mutasi atau rotasi tidak seharusnya menanggung biaya untuk mendapatkan penempatan maupun jabatan baru.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Proyek Pusat Data AI Jatiluhur Dihentikan karena Konsultan Lalai
Aep juga menolak praktik jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa tidak ada ASN yang harus menyetor uang untuk memperoleh posisi. Menurutnya, pegawai yang mendapat kepercayaan melalui jabatan baru mesti menunjukkan kinerja yang baik, bukan menganggap jabatan sebagai sesuatu yang dapat diperoleh dengan pembayaran.
“Jadi saya sampaikan, tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Tidak ada yang harus setor-setor. Pokoknya mereka ini harus bekerja dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Bupati menempatkan kinerja sebagai hal yang harus menjadi perhatian ASN setelah menerima penugasan, sekaligus meminta mereka menjalankan tanggung jawab sesuai kepercayaan yang diberikan.
Dalam arahannya kepada pegawai yang dilantik, Aep menyebut jabatan bukan hak, melainkan amanah. Karena itu, jabatan perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta para ASN bekerja bersama-sama dan tidak memisahkan tugas baru dari kewajiban untuk melayani masyarakat.
Baca juga: DPRD Jabar Hadirkan HUDANG untuk Aspirasi dan Tatap Muka Daring
“Saya minta kepada bapak/ibu semua yang dilantik untuk bekerja bersama-sama. Tidak ada jual beli jabatan. Jabatan ini titipan yang diberikan sesuai dengan kinerja,” katanya. Pesan tersebut disampaikan kepada seluruh ASN yang mengikuti pelantikan, dengan penekanan bahwa penempatan jabatan berkaitan dengan kinerja dan kepercayaan.
Mutasi dan rotasi, sebagaimana dijelaskan dalam pemberitaan ANTARA Jabar, dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi. Langkah itu juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, perubahan jabatan tidak hanya menyangkut penempatan pegawai, tetapi juga membawa tuntutan agar tugas pelayanan dapat dijalankan dengan lebih baik.
Aep meminta para ASN yang memperoleh jabatan baru memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya loyalitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pegawai ketika melaksanakan pekerjaan dan memberikan layanan publik.
Baca juga: Ketum PWI: Informasi Benar Jadi Energi Positif bagi Bangsa
Bupati mengaitkan tuntutan kinerja itu dengan pemenuhan hak pegawai oleh pemerintah daerah. Menurut Aep, pemerintah daerah telah memenuhi hak ASN berupa gaji dan tunjangan. Sebagai imbangannya, ia menuntut para pegawai memberikan hak masyarakat melalui pelayanan publik serta kinerja terbaik.
Dengan penegasan tidak adanya pungutan dalam mutasi dan rotasi, Aep meminta ASN menjalankan jabatan berdasarkan amanah, kinerja, dan tanggung jawab. Pegawai yang merasa membayar untuk memperoleh jabatan diminta melapor, sementara 89 ASN yang dilantik diarahkan bekerja bersama, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
