CIANJUR.CO – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) mengacu pada data masyarakat yang masuk dalam Desil 1. Jumlah kelompok tersebut tercatat 362.597 jiwa atau setara 116.988 kepala keluarga (KK). Data ini menjadi salah satu dasar untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga sesuai sasaran.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Cianjur Handika Firdaus menjelaskan bahwa Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Karena itu, kelompok tersebut menjadi sasaran utama berbagai program perlindungan sosial. Seperti diberitakan ANTARA Jabar, Handika menyampaikan bahwa pengecekan data dilakukan secara rutin untuk menjaga ketepatan penerima.
Setiap bulan, Dinsos melakukan verifikasi kelayakan sekaligus memperbarui data desil dan data bansos. Proses pengesahan perubahan dituangkan dalam surat yang ditandatangani Bupati Cianjur. Usulan perubahan berasal dari kepala desa dan disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG, sedangkan pemutakhiran di tingkat desa dilakukan operator dengan pendampingan Dinsos Cianjur.
Baca juga: Kanwil Ditjenpas Jabar Masih Menunggu SK Pencabutan PB Indra Kenz
Handika mengatakan proses tersebut bertujuan memastikan warga yang membutuhkan memperoleh bantuan dan meningkatkan ketepatan sasaran. “Target utama memastikan masyarakat mendapatkan bantuan serta meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penerima bansos,” kata dia. Menurutnya, penerima harus benar-benar memenuhi kriteria berdasarkan keadaan sosial dan ekonominya. Dengan demikian, pemeriksaan mencakup kecocokan antara data penerima dan kelayakan berdasarkan kondisi yang menjadi pertimbangan.
Validasi juga tidak terbatas pada warga yang telah tercatat sebagai penerima. Dinsos melakukan pendataan kembali terhadap masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan, tetapi belum memperoleh bantuan atau belum terdata. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meninjau data yang sudah ada sekaligus memperhatikan warga yang belum tercantum sebagai penerima.
Perubahan kondisi penerima menjadi salah satu hal yang diperiksa dalam pemutakhiran. Dinsos memverifikasi data warga yang meninggal dunia, pindah domisili, mengalami perubahan kondisi ekonomi, maupun sudah tidak memenuhi kriteria. Pemeriksaan dilakukan atas perubahan data yang disampaikan, sehingga informasi penerima dapat ditinjau kembali berdasarkan keadaan yang tercatat.
Baca juga: Dinkes Bandung Lacak Sasaran Imunisasi Kejar Sepanjang Oktober
Selain perubahan kelayakan, Dinsos mengecek data anomali dan duplikasi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menemukan kemungkinan penerima tercatat ganda, penggunaan NIK yang tidak valid, atau satu keluarga yang tercatat secara tidak wajar sebagai penerima bantuan. Handika menegaskan bahwa pembaruan berkala diperlukan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok Desil 1.
Validitas identitas kependudukan juga menjadi perhatian dalam pencocokan data. Unsur yang harus sesuai dengan data Dukcapil Cianjur meliputi NIK, KK, nama, tanggal lahir, dan alamat. Pemeriksaan atas identitas tersebut melengkapi verifikasi kelayakan serta peninjauan perubahan kondisi warga dan data yang terindikasi tidak wajar.
Baca juga: Pemkot Bandung Perkuat Koordinasi Bersihkan Sampah Penyumbat Saluran Air
Di luar data Desil 1, Dinsos mencatat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Cianjur sebanyak 98.062 jiwa. Penerima bantuan sembako tercatat 171.577 jiwa. Sementara itu, penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mencapai 934.000 jiwa.
Handika menyebut besarnya jumlah penerima PBI JK membuat pemutakhiran dan verifikasi data penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Angka penerima pada program-program tersebut menjadi bagian dari data yang perlu diperiksa, bersamaan dengan pembaruan data desil, validasi warga yang belum terdata, dan pengecekan perubahan kondisi penerima.
