CIANJUR.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Keputusan itu diambil karena proyek tersebut belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sementara pekerjaan konstruksi sudah dimulai.
Seperti diberitakan ANTARA Jabar, penghentian disampaikan Dedi setelah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Senin (28/9). Proyek yang direncanakan memiliki kapasitas daya listrik hingga 640 megawatt (MW) itu berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi. Dedi meminta pembangunan tidak dilanjutkan sampai persyaratan yang diperlukan diterbitkan.
“PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat. Ia menegaskan, penghentian tersebut berkaitan dengan belum tersedianya dua dokumen perizinan itu, bukan keputusan untuk menghalangi investasi infrastruktur digital.
Baca juga: Dedi Mulyadi Minta PWI Jabar Jaga Independensi dan Objektivitas
Pembangunan pusat data tersebut diketahui mulai berjalan sejak 22 September 2026. Menurut Dedi, ketiadaan AMDAL dan PBG berpotensi menimbulkan sengketa hukum serta dampak lingkungan yang serius. Proyek itu juga telah memunculkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama mengenai kemungkinan gangguan kebisingan dan ancaman terhadap ketersediaan air bagi petani setempat.
Perizinan masih diproses
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Mas Adi Komar mengonfirmasi bahwa izin lingkungan dan bangunan proyek belum terbit. Kepastian tersebut, menurut Adi, diperoleh melalui klarifikasi langsung di lapangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
Adi menjelaskan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa AMDAL dan PBG masih berada dalam proses. Setelah melihat kondisi di lokasi, Dedi kemudian menghentikan sementara pengerjaan sampai izin-izin tersebut dikeluarkan. Dengan demikian, status penghentian yang disampaikan pemerintah provinsi berlaku selama persyaratan perizinan belum selesai.
Baca juga: Satpol PP Cirebon Gagalkan Pengiriman 48 Bal Rokok Ilegal via Bus
“Perizinannya, AMDAL dan PBG-nya, masih dalam proses,” kata Adi saat dikonfirmasi. Ia juga menyampaikan bahwa Dedi melihat langsung lokasi dan meminta pekerjaan dihentikan sementara hingga izin terbit. Penjelasan itu menegaskan bahwa belum keluarnya dokumen menjadi dasar penghentian kegiatan konstruksi saat ini.
Kebutuhan air menjadi perhatian
Selain persoalan dokumen, besarnya kebutuhan sumber daya air menjadi perhatian dalam rencana operasional pusat data. Data teknis mencatat fasilitas BDX diproyeksikan menggunakan air hingga 384 liter per detik ketika beroperasi pada kapasitas penuh. Jumlah tersebut setara dengan 33.000 meter kubik per hari.
Kebutuhan air pada tahap awal pembangunan tercatat sebesar 6.000 meter kubik per hari. Angka itu berbeda dari proyeksi pemakaian saat fasilitas beroperasi penuh, sehingga pemerintah meminta kajian teknis mengenai kebutuhan air dibuka kepada publik. Pemprov Jawa Barat juga meminta konsultan proyek berkoordinasi erat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta.
Baca juga: Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Pusat Data AI BDX di Jatiluhur
Koordinasi tersebut diminta untuk menjamin pasokan air bagi pertanian dan warga tidak terganggu. Di tengah kekhawatiran masyarakat mengenai potensi krisis air bagi petani lokal, pemerintah provinsi meminta aspek penggunaan air dijelaskan secara transparan sebelum kegiatan berlanjut.
Pemprov Jawa Barat menyatakan tidak akan menghambat masuknya investasi infrastruktur digital berskala besar. Namun, konsultan dan manajemen BDX Data Centers diwajibkan menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai kaidah hukum. Kegiatan konstruksi baru dapat kembali dijalankan setelah persyaratan tersebut dipenuhi dan izin yang dibutuhkan dikeluarkan.
