CIANJUR.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pekerjaan konstruksi diminta berhenti karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terbit.
Seperti diberitakan ANTARA Jabar, proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas daya listrik hingga 640 megawatt (MW) dan berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi. Dedi menegaskan penghentian setelah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan pada Senin (28/9). Proyek itu mulai dibangun pada 22 September 2026, sehingga inspeksi dilakukan ketika kegiatan konstruksi telah berjalan.
Dalam keterangan di Bandung pada Jumat, Dedi menyampaikan bahwa pekerjaan tidak boleh dilanjutkan sebelum persyaratan yang belum tersedia dipenuhi. “PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” kata Dedi. Pernyataan tersebut menjadi dasar penghentian sementara kegiatan pembangunan di lokasi.
Baca juga: Kejari Kabupaten Cirebon Kenalkan Tahapan Eksekusi Perkara kepada Pelajar
Dedi menilai tidak adanya dua dokumen itu berpotensi memicu sengketa hukum dan dampak lingkungan serius. Perhatian terhadap kelengkapan perizinan berlangsung bersamaan dengan keresahan publik mengenai proyek tersebut. Kekhawatiran yang muncul mencakup kemungkinan gangguan kebisingan dan ancaman krisis air bagi petani lokal. Dengan demikian, persoalan yang disoroti tidak hanya berkaitan dengan kelanjutan konstruksi, tetapi juga potensi pengaruhnya terhadap lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Mas Adi Komar mengonfirmasi bahwa izin lingkungan dan bangunan masih dalam proses. Menurut Adi, kepastian mengenai status AMDAL dan PBG diperoleh melalui klarifikasi langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta di lapangan. Keterangan tersebut menjelaskan bahwa kedua dokumen yang menjadi syarat itu belum selesai diterbitkan.
Baca juga: Arief Maoshul Minta BTT Jabar Segera Disalurkan untuk Tangani Karhutla
Adi mengatakan, perizinan yang dikeluarkan oleh Purwakarta, termasuk AMDAL dan PBG, masih berproses. Ia juga menerangkan bahwa Dedi melihat langsung kondisi di lapangan dan menghentikan sementara pengerjaan sampai izin dikeluarkan. “Perizinannya, AMDAL dan PBG-nya, masih dalam proses,” kata Adi. Dengan status itu, penghentian berlaku sampai persyaratan perizinan tersebut terbit.
Selain dokumen lingkungan dan bangunan, besarnya kebutuhan air menjadi bagian penting dalam pembahasan proyek. Data teknis mencatat pusat data AI BDX diproyeksikan memakai air hingga 384 liter per detik ketika beroperasi pada kapasitas penuh. Angka itu setara dengan 33.000 meter kubik per hari. Pada tahap awal pembangunan, kebutuhan air tercatat mencapai 6.000 meter kubik per hari.
Baca juga: Disbudpar Cirebon Kenalkan Sintren, Gembyung, dan Rudat di Museum
Perbedaan angka kebutuhan air antara tahap awal dan kapasitas penuh itu menjadi perhatian Pemprov Jawa Barat dalam meminta penjelasan teknis proyek. Pemerintah provinsi meminta konsultan membuka hasil kajian teknis secara transparan kepada publik. Konsultan juga diminta berkoordinasi erat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta. Langkah tersebut ditujukan untuk menjamin pasokan air bagi pertanian dan warga tidak terganggu.
Pemprov Jawa Barat menyatakan tidak akan menghambat investasi infrastruktur digital skala besar. Namun, pemerintah mensyaratkan konsultan dan manajemen BDX Data Centers menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai kaidah hukum sebelum kegiatan konstruksi dapat beroperasi kembali. Karena itu, pembangunan belum dapat dilanjutkan selama dokumen yang diperlukan masih dalam proses.
