CIANJUR.CO – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Jawa Barat, memperkuat kerja sama dengan perangkat desa melalui program desa binaan imigrasi. Program ini diarahkan untuk membantu mendeteksi lebih dini potensi pelanggaran keimigrasian, terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Berdasarkan laporan ANTARA Jabar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Riky Afrimon mengatakan sosialisasi desa binaan telah digelar bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama. Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan hubungan antara petugas imigrasi dan perangkat desa, sekaligus pengenalan program kepada aparat di wilayah desa.
Perjanjian kerja sama ditandatangani dengan lima desa di Cianjur, yaitu Desa Cikondang, Sukajaya, Sukarama, Sukanagalih, dan Cibokor. Riky menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan 15 Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Secara khusus, program tersebut terkait poin keempat, yakni penugasan petugas imigrasi sebagai pembina desa.
Baca juga: Investasi Kabupaten Cirebon Capai Rp3,25 Triliun hingga Triwulan II 2026
Dalam penjelasan Riky, penugasan pembina desa itu berfokus pada pencegahan TPPO dan TPPM. Ia menyebut tujuan tersebut ketika menjelaskan poin keempat 15 Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan demikian, kerja sama yang ditandatangani tidak hanya menyangkut hubungan kelembagaan, tetapi juga menempatkan pencegahan kedua tindak pidana itu sebagai perhatian dalam pembinaan di tingkat desa.
Sosialisasi program melibatkan beragam unsur, mulai dari camat, kepala desa, perangkat desa, Polsek, Koramil, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan instansi, pegawai Kantor Imigrasi Cianjur, hingga pihak terkait lainnya. Pelibatan mereka menjadi bagian dari penyampaian program kepada aparat desa dan unsur yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Pengenalan desa binaan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu dan ketentuan keimigrasian. Materi yang menjadi perhatian mencakup pencegahan TPPO dan TPPM. Upaya tersebut menghubungkan pemahaman mengenai aturan keimigrasian dengan tujuan deteksi dini, sehingga persoalan yang berpotensi muncul di wilayah desa dapat menjadi perhatian bersama.
Baca juga: PTPN I Siapkan Penghijauan 900 Hektare Lahan Cikembang
Perjanjian dengan instansi, lembaga, organisasi, dan mitra terkait diharapkan mengoptimalkan peran petugas imigrasi pembina desa bersama pemerintah desa. Fokus kerja sama itu meliputi pengawasan dan penyampaian berbagai informasi. Pemerintah desa menjadi mitra dalam kegiatan tersebut, sementara petugas imigrasi menjalankan peran pembinaan yang menjadi bagian dari program.
Riky mengatakan kolaborasi hingga tingkat desa diharapkan membuat deteksi dini potensi kerawanan keimigrasian lebih efektif. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman aparat desa terhadap persoalan keimigrasian, terutama pencegahan TPPO dan TPPM. Dalam laporan ANTARA Jabar, ia menyatakan, “aparat desa semakin memahami persoalan keimigrasian, khususnya pencegahan TPPO dan TPPM.”
Baca juga: Panduan Mengadukan Pelanggaran Lingkungan melalui ECIS Jabar
Kerja sama yang sudah ditandatangani perlu ditindaklanjuti melalui sejumlah kegiatan berkelanjutan. Bentuk tindak lanjut yang disebutkan meliputi sosialisasi, pertukaran informasi dengan masyarakat, serta koordinasi apabila ditemukan permasalahan keimigrasian di wilayah desa binaan. Rangkaian ini menjadi jalur yang disiapkan untuk menjaga kerja sama setelah penandatanganan perjanjian.
Pemerintah desa diharapkan menjadi mitra strategis imigrasi dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sasaran program yang disebutkan adalah terbentuknya lingkungan desa binaan yang sadar, peduli, dan tanggap terhadap berbagai persoalan keimigrasian. Peran penyampaian informasi, pengawasan, dan koordinasi tersebut berjalan bersama upaya pembinaan serta pencegahan yang menjadi tujuan kerja sama.
